Naskah/Teks Pidato/Sambutan Ketua Umum PB PGRI Pada Upacara Peringatan HUT PGRI ke-70 dan Hari Guru Nasional Tahun 2015

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pada awal sambutan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan salam guru, salam PGRI, dan salam solidaritas.

Yang saya hormati Bapak Gubernur………… Bapak Bupati…………, Bapak Walikota………… Bapak/lbu para Pejabat Sipil, TNI, dan Polri, Segenap Pengurus PGRI, para undangan, serta anggota PGRI di seluruh tanah air yang berbahagia,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bersama dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2015 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 PGRI.

Tanggal 25 November 2015, tujuh puluh tahun yang lalu, PGRI lahir pada saat Kongres Guru Indonesia di Surakarta yang juga disebut Kongres Guru I. PGRI lahir dari kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan para guru, dosen, tenaga kependidikan, para pensiunan guru, dan para pegawai Kementerian Pendidikan dan Pengajaran yang baru didirikan. Dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945 yang menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia, mereka bersatu untuk mengisi kemerdekaan.

Dengan lahirnya PGRI, maka segala bentuk perbedaan dan potensi perpecahan kelompok guru sepakat untuk dihapuskan. Ketika itu, puluhan organisasi guru sepakat membentuk satu-satunya organisasi profesi guru, yaitu PGRI, untuk kemudian membangun kekuatan bersama antaranggota, agar kuat dan berwibawa untuk mengawal mutu pendidikan dan memperjuangkan profesi guru dan tenaga kependidikan pada umumnya.

Tahun ini, tepat tujuh puluh tahun usia PGRI, usia yang matang sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan yang dikenal sebagai jati diri organisasi sejak awal berdirinya tahun 1945. Perayaan ke-7 dasawarsa kali ini dirayakan dengan berbagai kegiatan untuk memantapkan PGRI sebagai organisasi profesi guru dengan puncak acara di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 di Stadion Utama, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang dihadiri oleh 100.000 (seratus ribu) guru dan tenaga kependidikan dari seluruh Indonesia.

Kita patut bersyukur bahwa Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 telah menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional (HGN). Penetapan ini bukanlah suatu kebetulan historis, melainkan sebuah pengakuan bahwa sejarah perjuangan PGRI merupakan perjuangan sistematis dan komprehensif bagi seluruh guru. Pengakuan itu, kini semakin diperkuat karena hari kelahiran PGRI sebagai HGN telah ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sampai saat ini banyak pihak berharap agar PGRI tetap berfungsi seperti awal berdirinya 70 tahun lalu, yaitu dijadikan sebagai satu-satunya organisasi profesi guru Indonesia yang menaungi dan berjuang bagi para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Saudara-saudara, para guru anggota PGRI yang berbahagia, 

Tema peringatan Hari Guru Nasional tahun 2015 dan Hari Ulang Tahun ke-70 PGRI adalah, "Memantapkan Soliditas dan Solidaritas PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru yang Kuat dan Bermartabat." Tema ini menunjukkan bahwa PGRI harus selalu membangun kekuatan dan kebersamaan untuk mewujudkan guru profesional, sejahtera, dan bermartabat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PGRI menyadari, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa berhimpun dan berserikat secara profesional untuk kepentingan pembangunan bangsa.

Sebagai organisasi profesi guru, PGRI telah memiliki instrumen penting sebagai bingkai mentalitas dan moralitas guru dalam bekerja yaitu Kode Etik Guru dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Sejak tahun 1973 PGRI telah memiliki Kode Etik Guru yang pada tahun 2008 disesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan perundang-undangan dan terakhir disempurnakan pada tahun 2013.

Sejalan dengan itu, PGRI telah membentuk pengurus DKGI di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk menegakan Kode Etik Guru. Implementasi Kode Etik Guru secara konsekuen menuntun perilaku moral guru Indonesia ke arah guru yang profesional, sejahtera, terlindungi serta bermartabat.

Para guru anggota PGRI yang saya hormati,

Di penghujung tahun 2015 para pemimpin negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk memberlakukan suatu komunitas baru yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean akan membentuk suatu tatanan baru bagi bangsa-bangsa di kawasan ASEAN. Sebagai konsekwensi pemberlakuan MEA maka akan terjadi arus bebas pasar tenaga kerja, barang, jasa, modal dan investasi di antara negara-negara ASEAN.

Kondisi ini akan menjadi peluang dan sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia, khususnya para guru anggota PGRI yang mempunyai peran sentral datam membangun bangsa. PGRI sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan tiada hentinya berusaha meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. PGRI juga akan tetap mendorong dan bersama pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

PGRI selalu mendorong pemerintah agar memberikan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, sebagaimana dinyatakan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan tidak terlambat dalam memenuhi hak-hak guru. PGRI telah dan akan terus menunjukkan komitmen mengawal dan memperjuangkan kebijakan pendidikan dan guru agar semakin baik. Saat ini, PGRI tetap mengawal berbagai perubahan peraturan perundang-undangan tentang guru dan tenaga kependidikan, seperti pengaturan tentang pelaksanaan sertifikasi guru, UKG, pengaturan penghasilan minimum guru non-PNS, dan perubahan Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru.

Sejumlah usul PGRI dimaksud telah mendapatkan respon dari pemerintah, namun belum ada kepastian tentang imptementasinya.

Hadirin yang berbahagia,

Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak para guru, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mengamalkan jati diri PGRI, melaksanakan Kode Etik Guru, dan selalu meningkatkan komitmen dan profesionalisme dengan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik dan masyarakat. Kepada pemerintah dan masyarakat kami mintakan bantuannya untuk memberikan kesempatan terbaik kepada para guru untuk melaksanakan tugas profesionalnya.

Akhirnya, kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional dan HUT ke-70 PGRI kepada para guru di seluruh tanah air, semoga pengabdian kita akan memberikan makna bagi bangsa dan negara serta kemanusiaan, serta sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Selamat Berjuang !, Hidup Guru !, Hidup PGRI !, Solidaritas !

Billahi Taufik Walhidayah,Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

                                                                                                    25 November 2015

                                                 

                                                                                                    Ketua Umum PB PGRI,

                                                                                                    Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.

Sumber : http://www.dadangjsn.com/2015/11/naskahteks-pidatosambutan-ketua-umum-pb.html, diakses oleh Maksimus Masan Kian pada Hari Selasa, 24 November 2015.

Gerakan Indonesia Membaca Dicanangkan di Papua

Jayapura, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, usaha pemberantasan tuna aksara di Indonesia telah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Saat itu, pemerintah tidak bekerja sendiri dalam usaha pemberantasan buta huruf, melainkan meminta bantuan masyarakat Indonesia sehingga pemberantasan buta huruf di Indonesia menjadi gerakan nasional.
 

“Tahun 1947 bulan April di Yogya, Presiden (Soekarno) mencanangkan pemberantasan buta huruf. Di belakangnya ada spanduk besar sekali, bertuliskan ‘Bantulah usaha pemberantasan buta huruf’. Kata pertama yang dipasang adalah ‘Bantulah’. Pemerintah datang dengan mengatakan ‘bantu kami memberantas buta huruf’,” ujar Mendikbud saat pencanangan Gerakan Indonesia Membaca di Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua, Kamis pagi (12/11/2015).

Ia mengatakan, ajakan pemerintah terhadap masyarakat untuk membantu pemberantasan buta huruf saat itu menjadi sebuah gerakan. Pemerintah dan rakyat bersama-sama turun tangan berusaha memberantas buta huruf. “Ruang tamu, garasi, balai desa, menjadi tempat belajar. Mendadak semua orang yang sudah bisa baca-tulis turun tangan membantu mengajarkan membaca,” tutur Mendikbud.

Semua itu, katanya, membutuhkan kerja keras karena tidak ada perubahan yang datang secara instan. Mendikbud mengatakan, membaca akan membuka wawasan seseorang. Karena itu ia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat Papua yang serius ingin menumbuhkan budaya baca melalui Gerakan Indonesia Membaca.

“Yang jadi tantangan adalah bagaimana menumbuhkan budaya membaca. Budaya datangnya di ujung. Di awal diajarkan, lalu dibiasakan, sehingga menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan lalu akan muncul sebagai budaya,” kata Mendikbud. Ia juga memberikan motivasi kepada generasi muda Papua agar bangkit dan bisa memajukan Papua demi masa depan yang lebih baik. 

“Jangan Papua merasa tidak punya masa depan, Papua punya masa depan.  Sekolah adalah tempat berkumpulnya wajah masa depan Papua, karena itu inspirasilah Papua agar ke depannya orang-orang Papua tercerahkan, mandiri, dan kita bisa berkata ‘Saya bagian dari masyarakat yang jauh berkembang’,” ujar Mendikbud.(Desliana Maulipaksi/ M.Chozin)

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/4820 diakses oleh Maksimus Masan Kian pada hari Kamis 12 November 2015

Batas Waktu Pengerjaan PUPNS BKN Menjadi Februari 2016

 

Berita gembira, pengisian PUPNS diperpanjang sampai akhir Februari 2016. Pelaksanaan PUPNS secara elektronik atau dikenal dengan ePUPNS sudah berjalan selama hampir dua bulan. Dalam perjalanannnya, banyak sekali ditemukan hambatan dan kendala, mulai dari web tidak bisa diakses, login logout dengan sendirinya dan berbagai permasalahan lain. Selain itu, sampai saat ini juga banyak PNS yang belum melakukan registrasi ePUPNS ini.

Deadline PUPNS Sampai Februari 2016

Dengan sederat permasalahan ePUPNS ini, ditambah masih banyaknya PNS yang belum registrasi dalam sistem ePUPNS BKN maka tenggat waktu pengerjaan yang semula dideadline sampai 31 Desember 2015 maka kini diundur dan diperpanjang sampai bulan Februari 2016.

Kepala BKN, Bima Haria W menjelaskan bahwa pihaknya mengakui adanya ketidaksiapan insfratruktur, sehingga anggaran ditambah. Dengan langkah tersebut, maka pengerjaan ePUPNS menjadi lancar, dan semua data PNS bisa masuk.

Haria juga menjelaskan bahwa ePUPNS bukanlah merupakan proyek pemerintah, sehingga semua PNS wajib hukumnya untuk daftar ulang PUPNS.

Mengenai kendala lemot dan sulis mengakses, maka pihak BKN memberi perpanjangan waktu higga Februari 2016. 

Sebelumnya, Satgas PUPNS yang menangani permasalahan PUPNS juga telah melakukan penjadwalan input data sebagai usaha untuk memperlancar pelaksanaan ePUPNS. Penjadwalan untuk mengakses server ditentukan sesuai wilayah. Jadi ketika kita mencoba login pada hari yang bukan jadwal wilayah kita untuk mengerjakan, maka tidak akan berhasil login dan muncul peringatan.

Dasar Hukum PUPNS 2015

Jika kita melihat Perka BKN No  19 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V77-4/99 Tanggal 27 Juli 2015 mengenai Implementasi e-PUPNS tahun 2015, bahwa terhitung mulai tanggal 1 September 2015 seluruh PNS wajib mendaftar untuk pendataan ulang secara elektronik pada situs ePUPNS BKN paling lambat sampai dengan bulan Desember 2015 maka wajib hukumnya bagi semua PNS di Indonesia untuk melakukan pendataan ulang PUPNS.
Dan jika sampai batas waktu yang sudah ditentukan dan PNS tersebut tidak melakkan updating data maka PNS tersebut akan menerima sanksi yaitu dikeluarkan dari database BKN sehingga akibatnya adalah beberapa layanan kepegawaian tidak bisa diproses.

Manfaat PUPNS 2015

Ada beberapa faktor iadakannya pemutahiran data PNS melalui situs portal website pupns.bkn.go.id bagi seluruh PNS di seluruh Indonesia antara lain :

1. Untuk memperoleh data akurat, terpercaya, dan valid sebagai dasar kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.
2. Membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya.

Adapun sanksi untuk PNS yang tidak melakuakn update data melalui e-pupns antara lain mendapatkan sanksi dari pihak BKN yang sebagai berikut :

• Jika PNS tidak melaksanakan pemutahiran data   e-PUPNS dalam waktu yang telah ditentukan, data PNS yang bersangkutan akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
• Jika  dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Demikian berita mengenai perpanjangan batas waktu pengisian PUPNS 2015 yang semula 31 Desember 2015 diperpanjang menjadi 28 Februari 2016.

Sumber : http://infokepegawaian.blogspot.co.id/2015/10/batas-waktu-pengerjaan-pupns-bkn.html. diakses oleh Maksimus Masan Kian Pada Hari Kamis, 22 Oktober 2015 Pkl 19.17 Wita

SETELAH e-PUPNS SIAP-SIAP UNTUK MENGISI e-KINERJA

Belum tuntasnya pelaksanaan e-PUPNS dengan segala kendala yang dihadapi dan dilalui oleh segenap PNS pemerintah melalui  Badan Kepegawian Negara (BKN) akan meluncurkan program baru yaitu e- Kinerja.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mendukung penerapan sistem ini, e-kinerja untuk mengukur dan memastikan kinerja harian pegawai aparatur sipil negara (ASN). Dengan penerapan sistem ini, semua penilaian kinerja dapat dimasukkan dan dilihat secara riil.

Dengan penerapan sistem elektronik ini, aksesnya tentu lebih dimudahkan karena dapat digunakan dimanapun. “Asumsi kita bahwa ASN sudah familiar dengan tekonlogi informasi. Dimanapun berada dapat mengisi, seperti halnya sms,” ujar Setiawan pada acara Rakor Penyusunan Naskah Soal Tes Kompetensi Bidang di Batam, Kamis (08/10).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, untuk memperbaiki dan mengontrol kinerja,  ASN wajib memiliki target dalam bekerja per hari. Karena itu, pihaknya menerapkan e-kinerja. “Kami ingin memastikan setiap PNS memiliki kinerja harian,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana

Menurut Bima, e-kinerja diciptakan dengan harapan agar setiap ASN memiliki target kinerja yang pasti sehingga mereka mengetahui beban tugas serta apa yang harus dilakukan. Sistem ini akan dibakukan.

Bima menambahkan, dengan penerapan sistem ini, kelak tidak ada lagi pegawai yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sebelum masuk kantor, setiap pegawai harus memiliki target harian. “Ketika masuk kantor, mereka harus tahu akan berbuat apa, untuk apa, dan berapa banyak,” imbuhnya.

(sumber: http://www.menpan.go.id)

Dengan luncuran program-program baru pemerintah berbasis teknologi informasi tersebut maka diwajibkan bagi setiap aparatur negara untuk  lebih meningkatkan pengetahuan terhadap segala yang berbasis teknologi informasi.

Sekian informasi yang lombokberita sampaikan semoga bermanfaat.

http://lombokberita.com/2015/10/20/setelah-e-pupns-siap-siap-untuk-mengisi-e-kinerja/ diakses 21 Oktober 2015

TANAH LOT YANG SEKSI

Foto - foto in,i saya potret pada hari Sabtu, 10 Oktober 2015, diselah - selah perjalanan refresing saya pasca mengikuti Lomba Seleksi Peningkatan Kualifikasi S2 yang diselenggarakan oleh Diknas Tahun 2015

Takjub

Mempesona

Indah

 

 

 

455 GURU SIAP IKUT SELEKSI S-2

Sebanyak 455 guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) siap mengikuti seleksi bantuan peningkatan kualifikasi guru SMP regional timur pada Jumad 9 Oktober 2015 di Hotel Sanur Paradize Plasa, Bali. Jumlah ini lebih sedikit dari total keseluruhan peserta yang lulus seleksi tahap satu sebanyak 500 orang.

Peserta seleksi berasal dari Sulawesi Utara, Tenggara, Tengah, Selatan Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur.

Erma Beti Ketua Pelaksana seleksi S-2 mengatakan, tujuan pelaksanaan seleksi S2 adalah untuk memberikan informasi tentang program pemerintah berupa bantuan peningkatan kualifikasi guru SMP, dan menyeleksi calon mahasiswa sesuai kriteria yang ditetapkan dan kuota yang tersedia. Kegiatan sosialisasi dan seleksi bantuan peningkatan kualifikasi guru SMP regional timur, dibuka secara resmi pada Kamis 8 Oktober 2015  pukul 20.30 Wita oleh  Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga (PPO) Bapak Drs. Nyoman Subrata, MM.

Dalam sambutan mewakili Kepala Dinas PPO Provinsi Denpasar, Ia menyampaikan, dewasa ini peran guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar sangat diharapkan dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. “Ada banyak persoalan guru saat ini yang harus mendapat perhatian yang serius. Masalah – masalah itu diantaranya masih banyak guru belum memenuhi syarat kualifikasi pendidikan S1, guru mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi ilmunya, beban kerja 24 jam  belum terpenuhi, komposisi guru yang belum merata, dan juga berhubungan dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009, tentang jabatan guru dan angka kreditnya. Kata Nyoman. 

Ia berharap semoga proses seleksi berjalan dengan lancar,dan menghasilkan calon mahasiswa S2 yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan quota yang tersedia. 

Soal – soal yang akan diberikan kepada peserta teks terdiri dari dua jenis soal, yakni Tes Kemampuan Akademik (TPA), dan tes kemampuan  bahasa inggris.

 

Sementara tim seleksi terdiri dari Akademisi Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Malang, Universitas Surabaya, dan Universitas Yogyakarta. Peserta yang lulus seleksi tahap kedua ini, berhak memilih salah satu dari empat Universitas yang disiapkan tersebut***

Hotel Inna Grand Bali Beach (8/10/15)