IMPLEMENTASI K-13 TANPA BUKU PEGANGAN GURU DAN SISWA?

OPINIIMPLEMENTASI K-13 TANPA BUKU PEGANGAN GURU DAN SISWA?

OLEH MAKSIMUS MASAN KIAN, S.Pd

Beberapa hari belakangan ini, berita seputar pendidikan dari daerah, yang diekspos di media Cetak lokal Nusa Tenggara Timur, baik Pos Kupang maupun Flores Pos, kita temukan bahwa,  dihampir setiap daerah lingkup Wilayah NTT, belum mendapatkan Buku Pegangan Guru dan Buku pegangan siswa yang berdampak pada sulitnya menerapkan Kurikulum 2013. Berita terakhir kemarin  pada Kamis,  7 Agustus 2014, yang diekspos Pos Kupang terbaca di halaman 15 dengan Judul “Belum terima Buku Kurikulum 2013”. Dalam Pemberitaan itu,  Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga (PPO) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Yeremias Wunda Lero mengatakan bahwa ide dan alur pikir kurikulum 2013  mantap, apalagi dikawal pemerintah, namun waktu pelaksanaannya terkesan terburu- buru.

Bagi penulis, Apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya itu, bisa jadi mewakili sekian banyak orang pelaku Pendidikan yang saat ini diperhadapkan pada soal yang sama. Bagaimana tidak, memasuki bulan Agustus atau sama dengan dua bulan sudah proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)  di Tahun Ajaran 2014/ 2015 bagi  Sekolah – sekolah yang menerapakan Kurikulum 2013 belum mendapatkan Buku Pegangan Guru dan Buku Siswa. Padahal, buku Pegangan Guru dan Buku Pegangan Siswa inilah yang akan membantu Guru dan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar.Syarat yang satu ini, mutlak dalam Implementasi Kurikulum 2013, tidak ada ruang tawar menawar.

Sudah bisa dibayangkan kondisi disekolah tempat diimplementasikan Kurikulum 2013 yang hingga saat ini belum mendapatkan Buku Pegangan Guru dan Juga Buku Siswa. Untuk Kabupaten Flores Timur dibeberapa sekolah yang sempat penulis hubungi mengaku mengalami kesulitan dalam menerapkan Kurikulum 2013, tanpa adanya Buku Pegangan Guru dan Siswa, sementara Waktu terus berjalan, dan Pembelajaran harus terlaksana setiap hari. Kepala Sekolah dibeberapa sekolah ini, mengatakan bahwa untuk mengatasi kesulitan yang ada, mereka melakukan penggandaan dengan cara prit out  buku guru dan buku siswa dari file di computer dan Laptop yang di dapat dari hasil pelatihan dan juga di Dowload dari Internet.

Memang sulit menerapakan kurikulum 2013 tanpa Buku Pegangan Guru dan Buku Siswa, walau bahwa, bisa saja melakukan Penggandaan dengan cara Prin out dari file tetapi secara kualitas  hasilnya, tentu akan jauh berbeda dengan kualitas buku yang asli, dalam hal ini kejelasan huruf dalam penulisan, dan juga gambar – gambar yang berhubungan dengan materi yang sementara diajarkan

Dalam hubungan dengan kesiapan, dalam menerapkan  sebuah kurikulum, memang  masing – masing dengan kompleksitas persoalannya, mulai zaman Orde Baru hingga sekarang. yakni dari sejak kurikulum 1975, kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif 1984, kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, tetapi  tidak sepolemik penerapan Kurikulum 2013.

Semua Kita tentu yakin bahwa, Perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan sudah tentu mempunyai target dalam upaya mendongkrak kualitas Pendidikan dan upaya menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di Negeri ini.Tetapi bahwa, dalam konteks Kesiapaan perlu juga diperhatikan hal- hal yang penting dalam mendukung Implementasi Kurikulum 2013 salah satunya yang juga paling pokok adalah Ketepatan waktu dalam mendistribusikan Buku Pegangan Guru dan Siswa ke sekolah – sekolah. Karena,  disanalah Peran Utama yang akan di mainkan dalam menyukseskan Kurikulum 2013.

Menarik memang tentang  Kurikulum 2013, karena Inti dari Kurikulum 2013, adalah kurikulum yang disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan dengan tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), dari apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Olehnya Kondisi yang ada jangan dibiarkan berlarut. Pemerintah Daerah dalam hal ini bidang teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga baik di Provinsi maupun di Kabupaten Kota untuk secepat mungkin melakukan Komunikasi juga konsultasi di Pusat yang bertanggungjawab pada pendistribusiaan Buku pegangan Guru dan Siswa untuk bisa mengatasi kondisi sulit yang dihadapi oleh sekolah saat ini.

Apresiasi patut kita berikan kepada kepala- kepala Sekolah dan Juga Guru di sekolah yang menerapakan Kurikulum 2013, karena dalam kondisi sulit, mereka mampu merakit strategi dengan melakukan Penggadaan Buku Guru dan Siswa dan Proses Belajar Mengajar di Tahun Ajaran 2014/ 2015 hingga saat ini bisa berjalan.***

PREDIKSI SUSUNAN KABINET JOKOWI- JK 2014- 2019 Versi Indo Barometer

 Minggu, 3 Agustus 2014

Berikut Prediksi Susunan Kabinet Jokowi-JK 2014-2019 versi Indo Barometer:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Jend TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Jend TNI (Purn) A.M. Hendropriyono
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Rini MS Soewandi, Faisal Basri
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Muhaimin Iskandar, Letjen TNI (Purn) Luhut B Panjaitan
4. Menteri Sekretaris Negara: Maruarar Sirait
5. Sekretaris Kabinet: Andi Widjajanto
6. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo, Djarot Saiful Hidayat
7. Menteri Luar Negeri: Rizal Sukma, Yuri Oktavian Thamrin, Dian Triansyah Djani
8. Menteri Pertahanan: Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhie, Jend TNI Budiman
9. Menteri Perhubungan: Bambang Susantono, Danang Parikesit, Juliari Batubara
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anies Baswedan
11. Menteri BUMN : Dahlan Iskan
12. Menteri Perindustrian: Mahendra Siregar, Rachmat Gobel, Panggah Susanto, Euis Saedah
13. Menteri Sosial: Imam Nachrowi
14. Menteri Hukum dan HAM: Prof.Dr. Jimly Assidiqie, Prof. Denny Indrayana, PhD
15. Menteri Perdagangan: Marie Pangestu, Erwin Aksa, Nus Nuzulia Ishak, Bachrul Chairi, Partogi Pangaribuan, Srie Agustina
16. Menteri Agama: KH Tholchah Hasan, KH Salahudin Wahid, Dr. Ali Maschan Moesa
17. Menteri Komunikasi dan Informasi: Prof. Dr. Bachtiar Aly, Sri Sajekti Sudjunadi, Ferry M. Baldan, Akbar Faisal
18. Menteri Pertanian: Bayu Krisnamurti, Bustanul Arifin, Soleh Solahudin
19. Menteri Pariwisata: AAGN Puspayoga, Rusdi Kirana
20. Menteri Kehutanan: M. Prakosa
21. Menteri Lingkungan Hidup: Chalid Muhammad
22. Menteri Keuangan: Sri Adiningsih, Faisal Basri, Iman Sugema
23. Menteri ESDM: Kurtubi, Effendi MS Simbolon, Darmawan Prasodjo
24. Menteri PPA: Iryanti Sukamdani, Musdah Mulia, Khofifah Indar Parawansa
25. Menteri Kesehatan: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama
26. Menteri Kelautan dan Perikanan: Erwin Aksa, Arif Satria
27. Menteri PAN: Teten Masduki, Prof. Dr. Eko Prasodjo
28. Menteri PDT: A. Teras Narang, Komaruddin Watubun
29. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Ribka Tjiptaning, Rieke Diah Pitaloka, M Jumhur Hidayat
30. Menteri Perumahan Rakyat: Marwan Djafar
31. Menteri Koperasi dan UKM: Khofifah Indar Parawansa
32. Menteri Pekerjaan Umum : Dr. Hermanto Dardak, Ir. Djoko Murjanto Msc, Ir. Budi Budi Yuwono
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Utut Adianto, Abdul Mu’ti
34. Meneg PPN/Kepala Bapenas: Iman Sugema, Poppy Ismalina
35. Menristek/Kepala BPPT: Prof. Dr. Akhmaloka
36. Kepala BKPM : Lin Che Wei, Erwin Aksa
37. Kepala UKP4: Kuntoro Mangku Subroto, Teten Masduki
38. Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis
39.Kepala BIN, Jend TNI (Purn) Facrul Rozy
40. Panglima TNI: Laksamana TNI Marsetio, Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Jendral TNI Gatot Nurmantyo
42. Kepala Polri: Jend Polisi Sutarman, Komjen Polisi Budi Gunawan

Terkait#Jokowi-JK#Indo Barometer#M. Qodari

Aktivitas Guru di Luar Kelas Dihitung Mengajar

Minggu, 03 Agustus 2014 | 10:01:49

Aktivitas di Luar Kelas Dihitung Mengajar

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh terus menenangkan guru yang khawatir hak finansialnya hilang akibat penerapan Kurikulum 2013. Pengurangan beban mengajar akibat kurikulum baru, bisa diganti aktivitas pembelajaran di luar kelas.

Nuh mengatakan diantara jam mengajar yang berkurang ada di mata pelajaran bahasa Inggris. "Dulu bahasa Inggris itu enam jam, sekarang empat jam. Bahasa Indonesia dulu empat jam, sekarang enam jam," katanya kemarin.
    
Dalam struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), jumlah jam pelajaran bahasa Inggris adalah empat kali tatap muka per pekan.

Tetapi sekolah diberi kesempatan untuk menambah tatap muka bahasa Inggris melalui kelompok muatan lokal, hingga menjadi enam kali tatap muka per pekan.
    
Tetapi dalam Kurikulum 2013 ini, Nuh menegaskan bahwa jumlah jam mata pelajaran bahasa Inggris adalah empat kali tatap muka per pekan. "Kita menambah jumlah jam bahasa Indonesia, karena ingin menekankan bahasa Indonesia. Ini bahasa kita sendiri," tandasnya.
    
Nuh mengakui dengan pengurangan jumlah tatap muka bahasa Inggris itu, berdampak pada guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Dia mengatakan aturan guru memperoleh tunjangan itu adalah, mengajar minimal 24 jam tatap muka per pekan.

"Lalu bagaimana dengan nasib guru-guru bahasa Inggris? Saya jamin tetap mendapatkan TPG," katanya.
    
Skenarionya adalah, pada perhitungan mengajar di kelas bisa jadi berkurang dan tidak sampai 24 jam pelajaran atau tatap muka per pekan. Tetapi kekurangan itu bisa diganti dengan aktivitas di luar kelas.

Misalnya para guru bahasa Inggris berinisiatif membuat pusat-pusat atau kelompok pembelajaran Inggris. "Aktivitas guru di luar kelas itu bisa dihitung sebagai beban mengajar, ada hitungannya sendiri," kata dia.
   
 Nuh menjamin bahwa implementasi Kurikulum 2013 ini tidak akan mengubah status guru yang awalnya berhak mendapatkan TPG menjadi tidak berhak lagi. Khusus untuk kegiatan di luar kelas, Nuh mengatakan tidak hanya dipakai untuk guru-guru bahasa Inggris saja.

Tetapi juga bisa digunakan untuk guru-guru mata pelajaran lain, yang merasa jumlah tatap muka di kelas kurang banyak.
    
Melalui perhitungan ini, Nuh mengatakan bisa dipakai solusi banyaknya guru yang berlari-lari mengajar di banyak sekolah. Tujuan mereka mengajar di banyak sekolah itu demi mengejar target beban mengajar 24 kali tatap muka per pekan. (wan/ca)

Download Permendiknas dan Permendikbud

Download Permendiknas dan Permendikbud

Disetujui 3 Menteri, Guru PNS Kini Bisa Mengajar di Swasta

• 

Disetujui 3 Menteri, Guru PNS Kini Bisa Mengajar di Swasta

• 25 Jul 2014 20:03

Keinginan Sandra Novita menjadi guru terwujud tatkala ada program Maju Bersama Mencerdaskan Bangsa dari Kemendikbud.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menandatangani peraturan bersama tentang penugasan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah swasta.

Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk membantu sekolah-sekolah swasta di seluruh Indonesia dalam memenuhi ketersediaan tenaga pengajar.

"Diharapkan para guru PNS nanti bisa tetap mengajar di sekolah swasta. Ini bisa membantu sekolah swasta untuk mengatasi kekurangan guru," kata Mendikbud M Nuh di kantornya, Jalan Sudirman, Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Nuh menerangkan, nantinya para guru swasta yang telah mendaftar dan diterima sebagai guru PNS tidak harus pindah atau mengajar di sekolah negeri. Sebab, dengan peraturan bersama menteri ini para guru PNS diberbolehkan untuk tetap mengajar di sekolah sebelumnya.

"Banyak guru-guru yang kariernya itu di sekolah swasta, begitu dibuka PNS dia ikut tes, begitu tes diterima dia pindah. Ini jadi persoalan, kalau ini tidak harus pindah, dia di situ tetap mengajar kan solusi sudah," terang M. Nuh.

Mengenai gaji para guru PNS yang tetap mengajar di sekolah swasta,  Nuh menjelaskan, sekolah swasta tak perlu mengeluarkan uang untuk biaya tersebut. Sebab, jika guru sudah berstatus PNS otomatis biaya atau gaji guru tersebut ditanggung pemerintah.

"Jadi ini hadiah Lebaran untuk sekolah-sekolah swasta. Dan hadiah Lebaran bagi guru-guru yang ingin mengabdi dan di manapun. Tadinya sekolah swasta harus mencari yayasan untuk membiayai guru itu, sekarang tidak. Sekarang dibiayai pemerintah," ucap Nuh.

Dia menjelaskan, Peraturan Menteri Bersama ini telah berlaku terhitung hari ini setelah ditandangai 3 menteri terkait. Untuk mekanisme penempatan guru PNS ke sekolah swasta, kata Nuh, semua telah diatur dalam peraturan tersebut.

"Tentu nanti akan ada mekanismenya, sekolah-sekolah swasta yang seperti apa yang diperkenankan atau yang dibantu melalui guru-guru itu," tutupnya. (Ein)