Pahami Aturan Agar Tak Salahi Aturan

WEEKLYLINE.NET_Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia.

Selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.  Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP (ADAB, 2003 : 8-9).

Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarkaan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Dan untuk menindaklanjuti amanat undang-undang untuk melakukan pengawasan secara indepen terhadap penyelenggaraan pemilu 2014, Panwaslu Kabupaten Flores Timur melakukan pelatihan dengan tujuan semua anggota Panwaslu harus memahami aturan, agar tak salahi aturan dalam pelaksaan pengawasan pemilu.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur pada hari minggu hingga hari senin, tanggal 13- 14 Oktober tahun 2013 mengelar Rapat Koordinasi tahapan pemilu legislatif tahun 2013 yang melibatkan Seluruh Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan yang berjumlah 57 orang yang tersebar di 19 kecamatan se kabupaten Flores Timur.

Rapat Koordinasi Panwaslu Flotim terlaksana di Hotel Asa,  Timur kota Larantuka. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Flores timur Rofinus Kopong Teron, SH.

Dalam sambutannya di acara pembukaan , Ketua Panwaslu Flotim menyampaikan bahwa Kegiatan semacam ini memang harus terus dilaksanakan untuk menumbuhkan sejumlah nafas dalam bekerja. Di kalangan pengawas pemilu, memang harus ada ruang dan waktu untuk kita saling mengkonsolidasi dan saling berkoordinasi tentang pelaksanaan tupoksi–tupoksi pengawas pemilu.

Rofin Kopong Ketua Panwaslu Flores Timur saat di wawancara,weeklyline.net, di selah kegiatan berlangsung mengatakan bahwa rapat koordinasi ini, sesunguhnya dilakukan atas kebijakan strategi lembaga pengawasan untuk kepentingan menganyam solidaritas kekuatan para pengawas pemilu untuk fokus pada tahapan tahapan yang ada.

Kegiatan ini demikian Kopong Teron, sebagai pengutan kapasits anggota Panwaslu dan juga konsolidasi organisasi melalui peneguhan–peneguhan dan pencerahan terkait regulasi yg ada. Sebabpekerjaan kedepan dalam melakukan pengawasan harus berpatok pada regulasi, oleh karena itu anggota panwaslu harus memahami dengan benar regulasi terkait.

Lanjutnya, Rapat koordinasi ini juga bermaksud untuk merampungkan semua kondisi yang terjadi di wilayah masing–masing, mulai dari sejak penetapan daftar calon sementara (DCT) sampai pada masa tahapan kampanye seperti sekarang ini , dimana panwascam diberi kesempatan untuk menggambarkan kondisi di wilayah mereka itu seperti apa, berdasarkan hasil temuan dalam pengwasan.

Dan dalam semua laporan yang ditemukan di Lapangan akan diakumulasikan dalam satu pandangan bersama bahwa itu pelanggaran dan atau bukan sebagai sebuah pelanggaran. Manakalah itu sebuah pelanggaran maka apa yang harus di lakukan diwilayahnya setelah pulang dari kegiatan.

Rapat Koordinasi ini, mefokuskan kegiatan pada materi sesuai dengan divisi yang diemban oleh masing – masing ketua dan anggota. Dimana Ketua membawakan materi seputar koordinasi penanganan pelanggaran, anggota Hamid Ahmad membawa materi terkait pengawasan, serta ibu Yasinta Sakera membawa materi tentang Kelembagaan dan humas.

Diakhir kegiatan sebelum seremonial Penutupan, peserta diberikan kesempatan satu jam untuk menghasilkan rekomendasi untuk diserahkan ke lembaga sebagai disposisi kepedulian terhadap lembaga.

Salah satu Peserta dari Kecamatan Witihama Hermanus Eba Lawan saat di wawancarai tentang kesan dari kegiatan yang ada, Ia mengatakan bahwa kegiatan yang terlaksana sanggat bermanfaat dan ada penambahan pengetahuan baru berkaitan dengan tugas kami dilapangan sebagai pengawas pemilu.Walau banyak halangan, kami akan siap bekerja untuk sebuah kebaikan bersama ungkap herman.(Maksimus Masan Kian)

di muat di http://www.weeklyline.net/ 16 Oktober 2013 

Share this

Share on FacebookPlus on Google+